WELCOME TO MY BLOG

Krisis ekonomi yang parah di Indonesia menyebabkan pengangguran besar-besaran, kelangkaan pangan, dan merosotnya standar hidup, serta meningkatnya kejahatan, penjarahan, dan gejala-gejala gangguan sosial lainnya. Korupsi yang meluas masih merupakan masalah. Kerusuhan-kerusuhan besar memicu tuntutan kepada pemerintah agar bertindak lebih efektif dalam menangani ketimpangan sosial dan ekonomi dan meredam ketidaktertiban. Di daerah pedesaan, ketidakpuasan sering berpusat pada tuntutan ganti rugi oleh para pemilik tanah kecil, terutama mereka yang dipaksa melepaskan tanah mereka oleh kepentingan ekonomi dan militer yang kuat. Di beberapa kawasan, eksploitasi sumber daya alam menyebabkan penurunan mutu lingkungan dengan akibat sosial yang merugikan. Pemerintah terus melakukan pelanggaran serius atas hak asasi manusia. Penampilannya membaik setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, ketika pemerintah mendukung kebebasan pers yang lebih luas, melepaskan banyak tahanan politik, menandatangani atau meratifikasi konvensi-konvensi hak asasi dan buruh yang penting, dan aparat keamanan lebih sering menahan diri dalam menghadapi demonstrasi. Selain itu, pemerintah menghadapi peningkatan tekanan masyarakat untuk memperkuat perlindungan atas hak asasi manusia, buruh dan sipil. Aparat keamanan terus melakukan pembunuhan sewenang-wenang sepanjang tahun, termasuk orang sipil tak bersenjata, terutama di Timor Timur dan Irian Jaya. Pihak keamanan menembak dan membunuh empat mahasiswa tak bersenjata yang ikut dalam demonstrasi damai di Universitas Trisakti pada 12 Mei. Dua anggota polisi dijatuhi hukuman penjara pendek karena tidak mengikuti perintah, tapi mereka tidak dituduh atas pembunuhan ini. Banyak pihak menilai mereka dijadikan kambing hitam karena bukti menunjukkan bahwa ada kesatuan militer lain yang bertanggung jawab. Pihak keamanan juga menembak dan membunuh pemrotes pada demonstrasi bulan November. Penculikan para aktivis politik dan hak asasi merupakan masalah serius selama bulan Mei. Selama tahun terakhir Soharto berkuasa, setidaknya 20 aktivis hilang. ABRI pada bulan Agustus mengaku bertanggung jawab atas penculikan ilegal atas sembilan orang aktivis yang sudah dilepas. Sebagian dari mereka mengatakan mereka disiksa selama ditahan. Paling tidak 12 aktivis masih hilang pada akhir tahun. Hukuman tanpa sanksi kriminal dijatuhkan pada tiga perwira tinggi dalam hubungannya dengan kasus penculikan, dan pengadilan militer atas 11 perwira yang lebih rendah dimulai bulan Desember. Pihak keamanan terus menyiksa atau bertindbertindak kasar terhadap orang lain. DPR meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan lainnya bulan Juli, tapi perlindungan hukum terhadap penyiksaan masih kurang. Selama kerusuhan besar-besaran pada pertengahan Mei, massa mengarah pada masyarakat etnik Cina, yang tidak dilindungi oleh pihak berwajib. Setelah kerusuhan, muncul banyak tuduhan tentang pemerkosaan atas wanita Cina, memaksa pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta guna menyelidiki kerusuhan dan perkosaan. Tim menemukan bahwa unsur-unsur militer terlibat dalam kerusuhan itu, beberapa di antaranya dengan sengaja diprovokasi. Tim juga membuktikan
adanya 66 kasus perkosaan wanita, sebagian besar wanita Indonesia keturunan Cina, serta sejumlah tindakan kekerasan lain terhadap wanita. ABRI secara terbuka mengakui beberapa kasus pelanggaran hak asasi di masa lalu dan meluncurkan penyelidikan yang masih belanjut sampai sekarang atas sebagian pelanggaran yang lebih buruk. Pihak keamanan terus melakukan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Badan yudikatif penuh dengan korupsi, dan tetap tunduk pada cabang eksekutif. Pihak keamanan secara teratur melanggar hak pribadi kaum sipil. Kondisi penjara tetap menyedihkan.